Lubang Buaya, sebelum Ujung Aspal, Pondok Gede

Ketika saya masih bersekolah di SD Santo Markus, Cililitan (waktu itu juga sudah dibangun SD Santo Markus II di Lubang Buaya), saya sempat ikut aubade untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila Sakti 1 Oktober. Bagi saya waktu itu, pengalaman tersebut sangat menyenangkan. Perlu diingat bahwa ikut aubade, juga untuk kegiatan yang sama di Istana Negara setiap 17 Agustusan, adalah kebanggaan kecil bagi seseorang yang beranjak remaja kala itu. Ada audisi yang mendahuluinya loh, walau tanpa dukungan sms. Berbaris di pelataran Monumen Pancasila Sakti, rasanya megah betul. Apalagi sejak beberapa hari sebelumnya banyak truk Angkatan Darat sudah lalu lalang memanaskan suasana. Jelang 1 Oktober adalah hari-hari unjuk gigi tentara, memang. Baris berbaris dan parade adalah pemandangan biasa. Bagi anak kecil, puncaknya adalah melihat presidennya melambaikan tangan sambil tersenyum, dan mereka kibarkan bendera merah putih dari plastik sebagai sambutan dan salam perpisahan.

Kami sekeluarga tinggal di Kelurahan Lubang Buaya, dan semua perayaan itu adalah semacam agustusan kedua. Namun bagi ayahku, hari-hari itu adalah saat yang membuatnya sakit kepala. Bapaknya hilang dalam peristiwa 1965 di Kabupaten Ngawi Jawa Timur, dan peristiwa itu membuatnya trauma luar biasa. Baginya tidak ada kemegahan dalam derap baris-berbaris dan iring-iringan truk berwarna hijau gelap.

Ada sebuah pertanyan yang mengganggu bagi saya, yang kebetulan adalah seorang peneliti kota, apa pandangan kebanyakan warga di sekitar Monumen Lubang Buaya? Seperti saya ketika kecil atau seperti ayahku kala itu? Apa makna kehadiran kompleks monumen berdinding batako setinggi 2 meteran itu? Kampung urban di Kelurahan Lubang Buaya adalah sebuah kampung yang terjepit di antara dua monumen Orde Baru; selain yang disebut sebagai Monumen Pancasila Sakti itu, tembok batas Taman Mini Indonesia Indah mewakili imaji ibukota republik moderen.

Tidak banyak perhatian terhadap Kelurahan Lubang Buaya, sebuah kelurahan di pinggiran Jakarta Timur. Sebuah area yang Jakarta bukan, Bekasi juga bukan. Kelurahan ini juga dinyatakan kumuh oleh Pemda DKI, paling tidak sejak 2008. Komunitas Betawi di kelurahan ini semakin jauh dari memiliki kontrol atas lahannya. Urbanisasi yang banal, disadari atau tidak oleh para pembuat master plan kota, telah menggerogoti lahan hijau yang mendominasi pada era 80 sampai 90-an. Saat ini, paru-paru kota area itu hanyalah sebentang lapangan Golf di dalam kompleks Angkatan Udara Dirgantara, yang membatasi kelurahan itu. TMII pun mulai dikomersialisasi besar-besaran sehingga rasio ruang terbukanya semakin kecil.

Kompleks Monumen Lubang Buaya, bagaimanapun juga, adalah sebuah tengaran di perbatasan dua provinsi itu. Bagi supir taksi, tukang ojek dan supir angkot, monumen tersebut adalah titik referensi, rujukan arah, dan ancer-ancer tujuan mobilitas. Hendak ke Pondok Gede atau Ujung Aspal berangkat dari Kramat Jati atau Cipinang, atau dari Bekasi Barat hendak ke Taman Mini atau Cililitan, Monumen Lubang Buaya adalah acuan. Suka atau tidak, monumen itu hadir dalam ingatan warga, sebuah wujud fisik elemen moderen kota besar.

Bagi saya, dalam sejarah kita, monumen itu adalah juga sebuah acuan, referensi, dan batu loncatan untuk menentukan sikap. Saya mendukung pelurusan sejarah, juga rekonsiliasi. Maka penting bagi DKI Jakarta untuk menata kembali wajah Kelurahan Lubang Buaya, termasuk wajah monumen tersebut. Didesain ulang sebagai ruang publik? Baik adanya! Kelurahan Lubang Buaya adalah salah satu kantung kemiskinan di ibukota. Masyarakat setempat perlu ruang terbuka baru, anak-anak butuh lapangan olahraga, dan kaum remaja butuh tempat lain selain SevenEleven. Tembok kompleks Monumen Lubang Buaya harus diruntuhkan, sebagai simbol sebuah niat untuk memperjelas sejarah negara dan bangsa.

Leuven, 29 September, atau 30 September waktu Jakarta

Advertisements